Tentang : Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Perlengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dalam penerbitan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai,…
Catatan : Salah satu perspektif atas kehidupan bersama manusia isinya adalah suatu rangkaian yang terdiri dari produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk mewujudkan kesejahteraan, inilah perekonomian. Ada pelaku, ada kegiatan, ada alat tukar dan…
Tentang : Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tugas : Menyusun Strategi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kegiatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai Dasar Sinkronisasi Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Serta Pelaksanaan Program Pembentukan…
Initisari : Analisa Keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih NTT Trend Progres Bulanan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi NTT (Maret – Juni 2025) Tiga Indikator Perhitungan Dampak Ekonomi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi NTT Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga…
Buku saku untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) adalah panduan yang berisi informasi penting tentang program ini, seperti tujuan, mekanisme, jenis usaha yang dapat dikembangkan (termasuk simpan pinjam, perdagangan umum, apotek desa, dan lainnya), serta manfaatnya untuk ekonomi pedesaan. Buku saku ini…
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Dukungan Bupati/Walikota Dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih Dalam rangka mendukung program nasional Berupa pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang…
Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 adalah tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Instruksi ini ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 27 Maret 2025 dan berlaku sejak tanggal tersebut. Tujuan utama dari Inpres ini adalah : Mempercepat…
PMK 49 Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 yang mengatur tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Peraturan ini diterbitkan untuk memperkuat perekonomian desa dan kelurahan melalui akses permodalan bagi KDMP/KKMP, mendorong…
Tentang : Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Percontohan (Mock Up) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Permenkop ini menjelaskan mekanisme penyaluran, kriteria koperasi penerima, tata cara pengusulan dan penilaian kelayakan, serta prosedur penyaluran dana bergulir tersebut untuk memberdayakan ekonomi masyarakat…
UU No. 25 Tahun 1992 adalah Undang-Undang tentang Perkoperasian yang mengatur prinsip-prinsip koperasi, keanggotaan, pengelolaan, dan pembagian sisa hasil usaha (SHU). Undang-undang ini menetapkan tujuh prinsip koperasi, yang meliputi keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, pembagian SHU yang adil, dan…
