Intisari : Pertama, ini hari monumental dalam implementasi kebijakan KDMP/KKMP di Provinsi NTT, pimpinan tertinggi dari Satuan Tugas (Satgas) Nasional kebijakan ini hadir secara langsung di Kupang Provinsi NTT. Kedua, usai mendampingi gubernur mengantar Menko dan rombongan ke bandara untuk…
Intisari : Pertama, Kepala Dinas mengikuti Digital Leadership Academy hari ke-4 dengan topik pembahasan Arahan Transformasi Digital dan Pemerintah Digital dalam Rencana Pembangunan Nasional. Kedua, Kepala Dinas bersama seluruh ASN untuk yang kedua kalinyamerayakan ulang tahun Plt. Kabid 2, Bapak…
Senin, 4 Agustus 2025 – Kepala Dinas Koperasi UKM Prov. NTT DR. Drs. Jusuf Lery Rupidara, M.Si menghadiri Rapat Persiapan Rakor Implementasi Program Pemerintah Pusat di Provinsi NTT yang bertempat di Bapperida Prov. NTT. Rapat dipimpin langsung oleh Bapak Sekda…
Jumat 1 Agustus 2025 – Provinsi NTT menyambut dengan bangga kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Bapak Zulkifli Hasan, selaku Ketua Satgas Nasional KDMP/KKMP, didampingi Wamendagri, Wamen KKP RI, Wamendes RI, dan para pejabat eselon I Kementerian/Lembaga RI lainnya…
Kupang, 1 Agustus 2025 (Hotel Kristal) – Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi NTT menghadiri kegiatan Meeting Akselerasi Bank Mandiri bersama seluruh pimpinan cabang Bank Mandiri se-Provinsi NTT, yang turut dihadiri oleh CEO Regional Bank Mandiri Bali Nusra, Bapak Alex Jonatan…
Jakarta – Himpunan bank negara (Himbara) akan menyalurkan plafon pinjaman hingga Rp 3 miliar ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 (PMK 49/2025) tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi…
Intisari : Pertama, Kepala Dinas mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi NTT tentang penyampaian KUA PPAS Tahun 2026. Kedua, Kepala Dinas memberikan arahan pada Rapat Dinas yang berlangsung di sekretariat Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT yang dipimpinan Plt Sekretaris Dinas…
PMK 49 Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 yang mengatur tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Peraturan ini diterbitkan untuk memperkuat perekonomian desa dan kelurahan melalui akses permodalan bagi KDMP/KKMP, mendorong…
Pemerintah sedang menyiapkan keseluruhan kerangka regulasi dan kebijakan agar tujuan utama program, yaitu meningkatkan kegiatan ekonomi desa melalui kebijakan afirmatif pemerintah tetap dapat dijalankan secara akuntabel dan berkelanjutan. Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas strategis dalam agenda nasional yang tercantum…
Intisari : Pertama, apel kekuatan gabungan semua OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT setiap Hari Senin dengan pembina apel Wakil Gubernur NTT Bapak Johny Asadoma memberikan arahan tentang persiapan perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI. Kedua, Kepala Dinas KopUKM Provinsi NTT Dr.Lery…
