Bimbingan Teknis Penyusunan RAT dan Penyusunan Laporan Keuangan KDKMP

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT, Dr. Drs. Jusuf Lery Rupidara, M.Si membuka Bimtek Penyusunan Dokumen RAT dan Laporan Keuangan KDMP/KKMP Kabupaten Ende, serta membawakan materi secara Online. Beliau menegaskan pentingnya prinsip koperasi, nasionalisme, dan pengelolaan usaha sesuai potensi desa/kelurahan. 

Di awal penyampaiannya, Kadis mengingatkan kepada seluruh peserta untuk selalu bersujud dan bersyukur atas peran kita di kehidupan ini, khususnya dalam KDMP/KKMP. Saat ini KDMP/KKMP sudah memasuki fase aktivasi dan secara teknis para peserta akan mendapat pelatihan dari JFPK Ahli Madya Bpk Selestino Savio, SE dan JFPK Ahli Muda Ibu Nelciana Y. Soruh, SE., M.Ak.

Lebih lanjut, Kadis menjelaskan bahwa dalam berkoperasi, prinsip koperasi harus dipegang teguh; keanggotaan harus sesuai dengan regulasi yang ada; semangat merah putih/nasionalisme harus tercermin di dalam mengelola KDMP/KKMP. Koperasi sebagai badan usaha harus memiliki usaha yang dijalankan sesuai dengan potensi desa/kelurahan masing-masing. Koperasi sebagai badan hukum didefiniskan sebagai lembaga yang secara sah memiliki hak-hak dan kewajiban hukum.

Selain menjalankan koperasi sebagai badan hukum, para anggota koperasi harus mengoperasikan koperasinya sesuai fokus bidang usaha (produsen, konsumen, jasa, pemasaran atau simpan pinjam). Namun, hal yang paling fundamental dari proses menjalankan koperasi terletak pada SDM-nya. Oleh karena itu, penting dilakukan bimtek seperti saat ini untuk membentuk SDM yang paham tentang operasionalisasi KDMP/KKMP. Ada tiga fokus pada bimtek ini : kelembagaan, bidang usaha dan keuangan. Lebih penting lagi, untuk menghindari mispersepsi pendanaan KDMP/KKMP, Kadis menegaskan bahwa pendanaan itu bukan bersifat bantuan tunai, melainkan pinjaman dan bersifat alternatif terakhir, karena pendanaan yang paling utama tetap terletak pada simpanan pokok dan simpanan wajib anggota.

Selanjutnya, Kadis menjelaskan bahwa operasionalisasi KDMP/KKMP secara teknis akan dibantu dengan adanya PMO dan BA dengan memperhatikan bahwa pengambilan keputusan tetap berada pada pengurus/pengawas. Sebagai penutup, Kadis menjelaskan bahwa pembentukan KDMP/KKMP ini merupakan program mulia dari Presiden untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia dari level paling bawah, yaitu desa/kelurahan. Kadis optimis dengan kualitas, kuantitas dan sejarah panjang perkoperasian di NTT serta hadirnya KDMP/KKMP, akan membentuk ekosistem ekonomi kerakyatan yang berdampak besar pada pengingkatan kesejahteraan masyarakat di NTT.

Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Koperasi Serviam Bhakti Mandiri

Di Hari yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT, Dr. Drs. Jusuf Lery Rupidara, M.Si membuka Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Koperasi Serviam Bhakti Mandiri. Pada sambutannya, Beliau menyampaikan bahwa UKK dilakukan untuk menguji sekaligus sebagai upaya untuk membangun :

1. Integritas pada pengurus/pengawas;
2. Reputasi, meliputi tentang catatan keuangan dan simpan pinjam. Integritas menjadi penting bagi pengurus/pengawas, karena mereka akan menjadi contoh bagi anggota koperasi yg lain;
3. Kompetensi, yg berarti para anggota memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berkoperasi. Termasuk di dalamnya adalah motivasi, yg diartikan sebagai dorongan yg kuat untuk memajukan koperasi dan dorongan untuk mengatasi semua masalah yg terjadi di koperasi;
4. Inovasi. Berkaitan dg perubahan ke arah positif di dalam koperasi.