Wagub NTT Tinjau Aset Penginapan Dinas Koperasi & UKM, Dorong Optimalisasi untuk PAD dan Persiapan PON 2028

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma, meninjau aset penginapan milik Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT sebagai bagian dari upaya mendorong optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

 

Turut hadir mendampingi Wakil Gubernur NTT dalam kunjungan tersebut yakni Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT, Linus Lusi beserta jajaran.

 

Dalam kunjungan yang dilaksanakan pada Rabu (2/9) tersebut, Wakil Gubernur melihat langsung kondisi bangunan, kamar penginapan dan fasilitasnya, aula, toilet serta sejumlah sarana pendukung yang tersedia. Ia meminta agar aset pemerintah tersebut tidak dibiarkan menganggur, tetapi dikelola secara produktif sehingga memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

 

“Setiap aset pemerintah harus memberikan manfaat. Kalau ada aset yang bisa dikelola dan dikembangkan, jangan dibiarkan tidak produktif. Kita harus melihat bagaimana aset ini bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Wagub Johni.

 

Menurutnya, optimalisasi aset tidak hanya berorientasi pada penerimaan daerah, tetapi juga harus dikaitkan dengan kebutuhan pembangunan lainnya, termasuk persiapan NTT sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 bersama Nusa Tenggara Barat serta Jakarta.

 

Wagub menilai penginapan tersebut memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif akomodasi bagi atlet, ofisial maupun peserta kegiatan pemerintah dan olahraga, tentunya setelah dilakukan penataan dan memenuhi standar kelayakan yang dibutuhkan.

 

“Apalagi sudah mau PON, jika dibenahi dengan baik, para atlet PON nanti juga bisa tinggal di sini. Ini akan bisa mendukung PON. Kita membutuhkan banyak akomodasi bagi atlet dan ofisial. Karena itu, aset yang sudah ada harus kita optimalkan dan disiapkan dengan baik,” katanya.

 

Ia meminta perangkat daerah terkait segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi aset, kebutuhan rehabilitasi, biaya pengelolaan, serta skema pemanfaatan yang paling tepat.

 

Pengelolaan aset, lanjutnya, harus dilakukan secara profesional, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika memungkinkan, pengelolaan dapat diarahkan pada pola yang mampu menghasilkan pendapatan sekaligus tetap memberikan manfaat pelayanan publik.

 

“Jangan sampai kita membangun atau memiliki aset, tetapi kemudian tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kita harus berpikir bagaimana aset ini bisa produktif, menghasilkan PAD, sekaligus mendukung program prioritas pemerintah,” tegas Wagub.

 

Optimalisasi aset daerah menjadi salah satu perhatian Pemerintah Provinsi NTT dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Pemprov juga telah menekankan pentingnya pemanfaatan aset daerah sebagai salah satu instrumen peningkatan PAD.

 

“Prinsipnya, aset ini harus hidup, harus produktif, dan harus memberikan manfaat. Kita ingin aset pemerintah menjadi kekuatan ekonomi daerah sekaligus mendukung kesiapan NTT menyambut PON 2028,” pungkasnya.