Akad Massal KUR 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan

Selasa, 21 Oktober 2025 – Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT, Dr. Drs. Jusuf Lery Rupidara, M.Si menghadiri kegiatan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) di Aula El Tari. Acara diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, di Surabaya, Jawa Timur dan diikuti secara virtual di 37 Provinsi lainnya.

Dalam sambutannya, Menko menjelaskan bahwa di Indonesia, UMKM layaknya pahlawan ekonomi. UMKM sebagai penopang ekonomi di Indonesia sudah selayaknya mendapat akses kemudahan permodalan, salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat. Program KUR ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan produktif di seluruh daerah. Selain itu, Menko juga mengumumkan kebijakan penghapusan utang macet UMKM, supaya pelaku usaha terdampak dapat kembali memperoleh kemudahan akses kredit.

Target KUR pada tahun ini mencapai Rp. 300 triliun, dengan alokasi sektor produksi ditingkatan menjadi 65% (naik dari capaian sebelumnya, yaitu 60%). Menko juga menjelaskan bahwa di Indonesia kualitas penyaluran KUR terus membaik, ditandai dengan NPL hanya 2,28%, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pinjaman non-KUR yaitu 4,55%. Pemerintah juga mendorong perluasan penyaluran KUR ke luar Pulau Jawa dan memperkuat sektor padat karya seperti tekstil, sepatu, kulit dan pertanian rakyat, termasuk komoditas tebu.

Selanjutnya, Menko juga meluncurkan program Kredit Perumahan Rakyat dengan tambahan anggaran Rp. 130 triliun yang ditujukan untuk membangun 320.000 unit rumah dan untuk mendukung kontraktor lokal UMKM agar berperan dalam pembangunan perumahan rakyat. Program inilah yang ditujukan untuk mendukung program Presiden RI, yaitu mewujudkan pembangunan 3jt rumah. Dengan adanya ekosistem positif ini, Menko menegaskan kepada seluruh kepala daerah untuk mendorong para pelaku UMKM di masing-masing daerahnya untuk memanfaatkan program ini.

Setelah sambutan Menko, acara dilanjutkan dengan prosesi simbolis penanda tanganan perwakilan 3 debitur KUR. Setelah prosesi simbolis selesai, dilanjutkan dengan sambutan dan arahan dari Gubernur NTT. Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas program ini. Program ini menunjukkan keberpihakan kepemimpinan Presiden RI kepada rakyat kecil dan komitmen mendorong kemandirian ekonomi nasional melalui program Kredit Usaha  Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP). Kedua program ini tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga menumbuhkan harapan dan kepercayaan antara pemerintah, rakyat, dan lembaga keuangan.

Provinsi NTT menerima penyaluran KUR sebesar Rp 2,1 triliun untuk 49.682 debitur, dengan tujuan memperluas lapangan kerja, memperkuat UMKM, dan meningkatkan literasi keuangan. Namun, keberhasilan program diukur bukan dari besarnya dana, melainkan dari dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, penerima KUR diimbau menggunakan dana secara bijak dan produktif. Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa Pemprov juga memperkuat ekosistem ekonomi lokal melalui program One Village One Product (OVOP), NTT Mart, dan Gerakan Beli NTT, agar setiap desa memiliki kekuatan ekonomi mandiri. KUR diharapkan menjadi katalisator tumbuhnya usaha kecil, koperasi, dan industri rumah tangga.

Pidato ditutup dengan ajakan agar masyarakat NTT menjadi pelaku utama pembangunan melalui kerja keras, kejujuran, dan semangat gotong royong demi kesejahteraan keluarga dan daerah.